KALIANDA – Keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik tak hanya ditentukan besarnya program, tapi juga ruang fiskal yang tersedia.
Karena itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong kebijakan fiskal lebih berkeadilan agar kabupaten punya ruang gerak proporsional memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Egi saat Rapat Dewan Pengurus Apkasi terkait Keadilan Fiskal Daerah melalui Zoom Meeting dari Lamban Rakyat Lampung Selatan, Rabu 16 September 2026.
Forum tersebut membahas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten sekaligus menghimpun aspirasi kepala daerah sebagai bahan rekomendasi Apkasi kepada pemerintah pusat.
Ruang Fiskal Tentukan Realisasi Visi-Misi
Egi mengatakan kondisi fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap kemampuan merealisasikan visi dan misi pembangunan, sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan terus meningkat.
“Kita sadar betul, bahwa yang kita hadapi hari ini di setiap daerah berdampak signifikan terhadap realisasi visi dan misi sebagai kepala daerah. Karena itu, kita berharap ada kebijakan fiskal yang mampu memberikan ruang bagi daerah untuk terus bergerak dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, program pemerintah pusat telah banyak menyentuh masyarakat, namun kabupaten tetap menghadapi tantangan menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah melahirkan banyak program menyentuh akar rumput. Namun, di sisi lain, kita juga berhadapan pada tantangan relatif tak ringan. Semoga kehadiran kebijakan fiskal lebih berkeadilan dapat menjadi harapan baru bagi daerah,” katanya.
Bendahara Umum Apkasi ini berharap pembahasan Apkasi menghasilkan rumusan yang memperkuat kapasitas fiskal kabupaten.
“Harapannya, apa yang menjadi cita-cita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah dapat benar-benar terealisasi,” tutur Egi.
Kabupaten Punya Karakter Berbeda
Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune James Esau Ganda mengatakan keadilan fiskal menjadi pokok penting yang dibahas.
Menurutnya, setiap kabupaten punya karakteristik, kebutuhan, kapasitas ekonomi, dan tantangan pembangunan berbeda yang perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal nasional.
“Pokok utama kita adalah membahas keadilan fiskal daerah, terutama bagaimana kebijakan fiskal nasional dapat memberikan ruang lebih proporsional bagi daerah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya,” ujar Joune.
Hasil pembahasan dan masukan pengurus Apkasi selanjutnya akan dirumuskan menjadi bahan komunikasi dan aspirasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
Forum diharapkan menghasilkan rumusan konstruktif sekaligus memperkuat pijakan Apkasi dalam menyuarakan kepentingan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. (kmf)
